Kajen – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, melalui Sekretaris Daerah H. M. Yulian Akbar, menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung Selasa malam, 24 Juni 2025, pukul 20.00 WIB. 

Sekda Yulian Akbar mengucapkan terima kasih atas masukan dari DPRD dan menjelaskan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemkab. Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab fokus pada inovasi, digitalisasi pembayaran non-tunai, serta sosialisasi kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Untuk penanggulangan kemiskinan, Pemkab berupaya meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Guna meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah mendorong pelatihan, job fair, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan kemudahan perizinan.

Di sektor infrastruktur, Pemkab menegaskan komitmen pada pembangunan yang SETARA (Sejahtera Adil Merata) di seluruh wilayah. Sementara itu, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Pemkab terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.

Secara spesifik, Pemkab juga menjawab pertanyaan fraksi terkait realisasi pendapatan, transparansi APBD, pengelolaan aset, upaya memajukan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan (termasuk program "Kudu Sekolah"), serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui program UHC. Untuk rapat selanjutnya akan dilanjutkan pada 2 Juli 2025.